Kendari, Lintas21.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Utama Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia melakukan kerja sama investasi dibidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sultra.

Tak main-main, kerja sama tersebut dengan nilai investasi sekitar Rp 5,5 triliun. Angka tersebut merupakan perhitungan dari pihak investor dalam hal ini PT Medco Infrastruktur Indonesia, berdasarkan perhitungan 80 persen penduduk Bumi Anoa dapat teralayani air bersih.

Project Director PT Medco Infrastruktur Indonesia, Yan Kuryana menegaskan, investasi SPAM di Sultra cukup menjanjikan meskipun ada sejumlah tahapan yang akan dilakukan. Sehingga semua syarat-syarat investasi dapat dipenuhi.

Syarat-syarat yang dimaksud, yakni syarat teknis SPAM dan syarat parameter finansial. Maka pihaknya akan dilakukan studi kelayakan secara menyeluruh. 

"Kami akan melakukan pemetaan terlebih dahulu seluruh potensi yang terdapat di 17 kabupaten dan kota di Sultra,” kata Yan Kuryana.

Pemetaan dilakukan memakan waktu guna memastikan kelayakan daerah yang akan dilakukan kerja sama pembangunan SPAM secara menyeluruh.

Melihat kondisi SPAM Sultra, Perumda Sultra menjalin kerjasama dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia, untuk melakukan investasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM di 17 kabupaten/kota seSultra.

Kerja sama antara Perumda Utama Sultra dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia nantinya akan dilakukan kegiatan investasi dalam hal pembangunan dan pengelolaan SPAM. Pasca pemetaan selesai dilakkan akan ditindaklanjuti dengan bekerjasama lagi dengan BUMD Air Minum Kabupaten/Kota seSultra, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU).

Investasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur SPAM kata dia akan dilakukan dari hulu sampai hilir atau disebut source to tap dengan output air minum di sambungan pelanggan dengan kualitas siap minum, sesuai standar Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

“Sedangkan total investasi diperkirakan Rp 5,5 Triliun dalam jangka waktu dua hingga lima tahun,” ungkap Eko Prasetyo.

Menurutnya, setelah masa konsesi yang disepakati berakhir. maka seluruh aset dan pengelolaan SPAM akan diserahkan dan menjadi milik BUMD Air Minum Kota/Kabupaten atau dikenal dengan skema Build Operate Transfer (BOT).

Plh Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Jany ST,MT saat memberikan sambutan di hadapan para undangan kerja sama ini menjelaskan, pembangunan yang hanya mengharapkan dana anggaran belanja negara, tentu tidak dapat berjalan sendiri. Sehingga kehadiran investasi dalam pembangunan negara sangat diharapkan.

“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan adanya perubahan pola pikir untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah dan melakukan pendanaan non publik dalam pembiayaan,” jelas Jany.

Jany juga mengungkapkan bahwa dalam kick off meeting World Water Forum 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa konservasi air dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas.

Di tengah isu krisis air dunia, rilis data Kementerian PUPR tahun 2022 menunjukkan tingkat kebocoran air (Non Revenue Water (NRW) di Indonesia sebesar 33,72 persen.

Artinya ada 1,7 miliar meter kubik air terbuang dalam 1 tahun. Dan ini berakibat hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp 9,6 Triliun per tahun.

Sedangkan secara kualitas, kebocoran pipa membuka potensi kontaminasi mikrobilogi dan fisik masuk ke pipa pelanggan.

“Untuk itu, saat pembangunan nantinya agar memperhatikan kualitas pipa dan sarana lain, agar dapat mencegah kebocoran air yang akan merugikan kita semua,” harap Jany. Adv